A.      Sejarah Peradaban Melayu

Suku Melayu yaitu nama yang menunjuk pada suatu kelompok yang ruang lingkupnya yaitu penuturan bahasa Melayu. Suku Melayu bermukim di sebagian akbar Malaysia, pesisir timur Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, serta pulau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Di Indonesia, jumlah suku Melayu anggar-anggar 15% dari seluruh populasi, yang sebagian akbar mendiami provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.

Meskipun begitu, jumlah pula masyarakat Minangkabau, Mandailing, dan Dayak yang beralih ke wilayah pesisir timur Sumatra dan pantai barat Kalimantan, mengaku sebagai orang Melayu. Selain di Nusantara, suku Melayu juga terdapat di Sri Lanka, Kepulauan Cocos (Keeling) (Cocos Malays), dan Afrika Selatan (Cape Malays).

Nama "Malayu" bersumber dari Kerajaan Malayu yang pernah berada di daerah Sungai Batang Hari. Dalam perkembangannya, Kerajaan Melayu kesudahannya takluk dan menjadi bawahan Kerajaan Sriwijaya. Pemakaian istilah Melayu-pun meluas hingga ke luar Sumatera, mengikuti teritorial imperium Sriwijaya yang menjadi lebih sempurna hingga ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Berlaku orang Melayu Semenanjung bersumber dari Sumatera.

Berdasarkan prasasti Keping Tembaga Laguna, pedagang Melayu telah berdagang ke seluruh wilayah Asia Tenggara, juga ikut serta membawa norma budaya hukum budaya dan Bahasa Melayu pada daerah tersebut. Bahasa Melayu kesudahannya menjadi lingua franca menggantikan Bahasa Sanskerta.[1] Era kejayaan Sriwijaya yaitu saat emas bagi peradaban Melayu, termasuk pada saat wangsa Sailendra di Jawa, belakang dilanjutkan oleh kerajaan Dharmasraya mencapai pada zaman ke-14, dan terus menjadi lebih sempurna pada saat Kesultanan Malaka sebelum kerajaan ini ditaklukan oleh kekuatan tentara Portugis pada tahun 1511.[2]

Masuknya kepercayaan kepada tuhan Islam ke Nusantara pada zaman ke-12, diresap baik-baik oleh masyarakat Melayu. Islamisasi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat jelata, namun telah menjadi corak pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu. Di selang kerajaan-kerajaan tersebut ialah Kesultanan Johor, Kesultanan Perak, Kesultanan Pahang, Kesultanan Brunei, dan Kesultanan Siak. Kedatangan kolonialis Eropa telah mengakibatkan terdiasporanya orang-orang Melayu ke seluruh Nusantara, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Di perantauan, mereka jumlah mengisi pos-pos kerajaan seperti menjadi syahbandar, ulama, dan hakim. Dalam perkembangan selanjutnya, hampir seluruh Kepulauan Nusantara mendapatkan pengaruh langsung dari Suku Melayu. Bahasa Melayu yang telah menjadi lebih sempurna dan dipakai oleh jumlah masyarakat Nusantara, kesudahannya dipilih menjadi bahasa nasional Indonesia, Malaysia, dan Brunei.

Ptolemy (90 - 168 M) dalam karyanya Geographia mencatat sebuah tanjung di Aurea Chersonesus (Semenanjung Melayu) yang bernama Maleu-kolon, yang diyakini bersumber dari Bahasa Sanskerta, malayakolam atau malaikurram. Be[3]rdasarkan G. E. Gerini, Maleu-Kolon saat ini merujuk pada Tanjung Kuantan atau Tanjung Penyabung di Semenanjung Malaysia.

Pada Bab 48 teks kepercayaan kepada tuhan Hindu Vuya Purana yang bicara Sanskerta, kata Malayadvipa merujuk kepada sebuah provinsi di pulau yang kaya emas dan perak. Disana berdiri bukit yang dinamakan dengan Malaya yang berfaedah sebuah gunung akbar (Mahamalaya). Meskipun begitu jumlah sarjana Barat, selang lain Sir Roland Braddell menyamakan Malayadvipa dengan Sumatera.[4] Sedangkan para sarjana India percaya bahwa itu merujuk pada sebagian gunung di Semenanjung Malaysia.[5]

Dari catatan Yi Jing, seorang pendeta Budha dari Dinasti Tang, yang bepergian ke Nusantara selang tahun 688 - 695, beliau menyebutkan berada sebuah kerajaan yang diketahui dengan Mo-Lo-Yu (Melayu), yang berjauhan 15 hari pelayaran dari Sriwijaya. Dari Ka-Cha (Kedah), jaraknyapun 15 hari pelayaran. Berdasarkan catatan Yi Jing, kerajaan tersebut yaitu negara yang merdeka dan kesudahannya ditaklukkan oleh Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Padang Roco (1286) di Sumatera Barat, ditemukan kata-kata bhumi malayu dengan ibu kotanya di Dharmasraya. Kerajaan ini yaitu kelanjutan dari Kerajaan Malayu dan Sriwijaya yang telah berada di Sumatra sejak zaman ke-7. Belakang Adityawarman memindahkan ibu kota kerajaan ini ke wilayah pedalaman di Pagaruyung.

Petualang Venesia yang terkenal, Marco Polo dalam bukunya Travels of Marco Polo menyebutkan tentang Malauir yang bertempat di segi selatan Semenanjung Melayu. Kata "Melayu" dipopulerkan oleh Kesultanan Malaka yang digunakan bagi membenturkan kultur Malaka dengan kultur asing yakni Jawa dan Thai.[6] Dalam perjalanannya, Malaka tidak hanya tercatat sebagai pusat perdagangan yang dominan, namun juga sebagai pusat peradaban Melayu yang berpengaruh luas.

B.       Kehidupan Ekonomi Orang Melayu

  1. Masa Kejayaan Ekonomi Orang Melayu

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Melayu pernah mengalami masa gemilang. Perdagangan yang dijalankan masyarakat Melayu mampu merambah berbagai belahan dunia pada masanya. Bahkan pada era Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh, kerajaan Aceh termasuk dalam lima kerajaan terbesar di dunia. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Malaka, dan Demak tak dapat dipungkiri menjadi tonggak kebesaran rumpun Melayu. Tidak dinafikan bahwa Melayu saat itu memiliki jati diri yang kuat, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, berdaya tahan tinggi dan berperan aktif dalam kesinambungan kehidupan bangsa.

Namun kegemilangan masyarakat Melayu yang terjadi di masa lampau tidak nyata terlihat di masa sekarang. Perekonomian masyarakat Melayu jauh tertinggal dibandingkan dengan Barat dan China. Kesadaran masyarakat Melayu sebagai saudara serumpun makin berkurang, puak-puak Melayu tercerai berai akibat politik pecah belah pemerintah kolonial, dan masyarakat Melayu termarjinalisasi akibat perkembangan kapitalisasi dan globalisasi. Keunggulan ekonomi yang dibangun dengan semanat ke-Melayu-an dan berteraskan Islam itulah yang menjadi faktor penggerak dan pendorongnya, yang memberi warna baru dan mempercepat terwujudnya sistem dan keunggulan Melayu, sehingga jejak Melayu nampak dimana-mana. 

  1. Permasalahan dan Tantangan Ekonomi Orang Melayu

Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa penguasaan ekonomi masyarakat Melayu masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat non Melayu seperti Barat dan China. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat Melayu terbiasa dengan pekerjaan yang lebih berorientasi pada kehidupan bermasyarakat (socially oriented) daripada yang bersifat material (material oriented). Ini menunjukkan masyarakat Melayu lebih menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan gotong royong daripada sikap individualisme, yang dalam satu dekade belakangan ini semakin besar seiring dengan perkembangan kapitalisme yang mendunia.

Tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya pendidikan umumnya dialami masyarakat Melayu. Sikap kesederhanaan dan sosialisme yang tinggi dan berakar pada budaya masyarakat Melayu tidak diiringi dengan semangat untuk maju dan beradaptasi dengan perubahan dinamik yang terjadi di dunia. Pengkiblatan kepada manajemen ekonomi dunia barat diambil mentah-mentah begitu saja berikut sistem budayanya. Sistem ekonomi suatu bangsa tidak akan berhasil jika tidak didasarkan atas kebudayaan dan tata nilai luhur yang dianut oleh bangsa itu sendiri.

Sumber daya manusia yang besar yang dimiliki rumpun Melayu tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Sektor pendidikan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu bangsa ke depan, tidak menjadi prioritas yang utama.  Kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan dapat dilihat dari minimnya penyediaan anggaran pemerintah terhadap sektor ini. Ketidakmerataan tenaga terdidik akan menyulitkan rumpun Melayu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kekuatan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat Melayu akan dengan mudah dikuasai oleh bangsa lain karena kurangnya kemampuan untuk memanfaatkannya secara mandiri bagi kepentingan dalam negerinya.

Di tapak dunia pun tidak mudah bagi kebudayaan Melayu untuk mempertahankan posisinya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh peradaban Melayu adalah posisinya yang lemah dalam benturan peradaban dunia. Para pakar menyebutkan bahwa benturan yang kini sedang terjadi adalah antara peradaban Islam dan Barat. Dalam peradaban Barat itu didalamnya melekat kebudayaan Kristen dan Yahudi.  Tetapi dalam realitasnya, peradaban China pun kini menjadi kekuatan yang sangat mempengaruhi perkembangan dunia. Terlebih di bidang ekonomi dan budaya. Di sisi lain, kebudayaan Melayu yang selama ini melekat pada kebudayaan Islam, hampir tidak memiliki kekuatan unggulan untuk bersaing secara gigih dan terbuka dengan berbagai kebudayaan dunia itu. Jika kebudayaan Islam sampai saat ini tetap survive di tengah berbagai benturan, itu bukan berarti kebudayaan Melayu juga dapat mempertahankan jati dirinya secara utuh.

Di dalam negeri, umumnya masyarakat Melayu menghadapi konflik yang tidak berkesudahan, baik konflik perpecahan, kerawanan pangan, SARA, dan sebagainya. Lunturnya nilai-nilai luhur yang dimiliki Melayu membuat masyarakat Melayu amat mudah terintimidasi, terpecah belah dan berselisih satu sama lain. Identitas diri masyarakat Melayu sebagai suatu kesatuan rumpun rela dikorbankan demi kepentingan kelompok masing-masing. Konflik yang terjadi di Aceh, Filipina Selatan dan Thailand Selatan menjadi gambaran paling nyata kondisi perpecahan diatas. Aceh yang masyarakatnya dikenal cinta damai, sempat terkoyak akibat konflik berkepanjangan.

Derita yang dialami masyarakat Aceh semakin besar ketika bencana tsunami datang melanda. Sekalipun kini kondisi Aceh sudah sangat jauh lebih baik pasca konflik dan tsunami, namun derita akibat banyaknya korban yang jatuh, rusaknya sarana dan infrastruktur serta hilangnya suatu momen untuk membangun peradaban yang lebih baik, tidak akan pernah terhapuskan dalam sejarah dan akan sulit terlupakan. Situasi yang sama dialami masyarakat Melayu di Filipina Selatan dan Thailand Selatan, yang bahkan hingga kini belum terselesaikan. Penyelesaian konflik di wilayah-wilayah tersebut dianggap tidak akan sama dengan penyelesaian konflik di Aceh.

Argumen beberapa ahli menyatakan bahwa konflik di Aceh dapat terselesaikan karena adanya bencana tsunami yang pada akhirnya menyatukan kembali masyarakat Aceh akibat derita yang sama. Ini tidak dialami oleh wilayah Filipina Selatan dan Thailand Selatan. Pendapat ini menimbulkan perdebatan panjang. Pendapat lain menyatakan bahwa penyelesaian konflik dapat tercapai apabila pihak-pihak yang berselisih memiliki keinginan yang kuat untuk berdamai dan bersama-sama membangun bangsanya kembali untuk kepentingan yang lebih besar, serta tidak mengutamakan ego masing-masing. Apapun alasannya, konflik yang mendera masyarakat Melayu sudah selayaknya harus diakhiri, dan ini akan menjadi tugas kita bersama untuk membangun kembali Melayu yang mandiri, beradab dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Apabila konflik internal yang dialami masyarakat Melayu dapat diakhiri, maka masyarakat Melayu dapat bersatu padu untuk menghadapi konflik lain yang lebih besar, yaitu globalisasi dan kapitalisme. Ancaman globalisasi tidak bisa dianggap enteng. Negara-negara maju memanfaatkan organisasi-organisasi internasional untuk menekan negara berkembang, termasuk rumpun Melayu di dalamnya. WTO, Bank Dunia, IMF dan berbagai agensi lain yang dikuasai negara maju berlomba untuk menguasai sumber daya yang dimiliki negara berkembang. Mereka memaksa negara-negara yang lemah perekonomiannya untuk membuka akses yang lebih luas bagi kepentingan mereka, seperti proyek-proyek infrastruktur, perbankan, asuransi, perdagangan, bahkan sampai pada sektor yang menjadi andalan negara berkembang yaitu sektor pertanian. Subsidi tinggi yang diberikan negara maju bagi industri dalam negerinya akan menyulitkan negara berkembang untuk mampu berkompetisi dengan sehat. Rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan intelektual yang dimiliki negara berkembang juga akan menyulitkannya untuk berdiri sejajar dengan negara maju. Akibatnya akan timbul bentuk penjajahan baru sebagai akibat globalisasi di era sekarang.[7]

Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belakangan ini, turut menambah derita masyarakat Melayu di sektor ekonomi. Ketergantungan yang tinggi kepada negara maju berakibat buruk pada sektor ekonomi Melayu yang merupakan bagian dari negara berkembang. Suatu hal yang ironis bahwa umumnya negara-negara rumpun Melayu memiliki sumber daya minyak yang sangat besar di wilayahnya, namun sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia dan ketergantungan terhadap pasokannya. Krisis ekonomi dan kenaikan BBM tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan sulitnya masyarakat memperoleh kebutuhan hidupnya dengan harga yang wajar. Masyarakat mengurangi konsumsi kebutuhan pokok, ongkos pendidikan dan kesehatan,  serta menghadapi realita makin sulitnya mengembangkan diri di tengah situasi ekonomi dunia yang terjadi.

Pada penghujung tahun 2007 dan awal tahun ini, dunia pun dihadapkan pada masalah krisis pangan. Harga pangan melonjak tinggi sebagai akibat kenaikan harga BBM, pemanfaatan pangan untuk bio-fuel dan global warming yang menyebabkan pergeseran musim. Negara-negara di kawasan Melayu yang umumnya adalah negara net importer pangan tidak terlepas dari pengaruh krisis yang mengancam ketahanan pangan masing-masing. Tingkat produksi dalam negeri yang tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk menyebabkan rumpun Melayu amat bergantung dari impor negara lain. Kurangnya soliditas dan solidaritas diantara sesama rumpun Melayu membuat mereka berjalan sendiri-sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa Thailand dan Vietnam sebagai bagian dari rumpun Melayu merupakan eksportir pangan pokok khususnya beras terbesar di dunia. Namun ketiadaan kerjasama yang erat diantara kita dalam mewujudkan ketahanan pangan Melayu sebagai satu kesatuan rumpun wilayah, akan berujung pada krisis pangan sebagaimana yang dialami dewasa ini. Hubungan kerjasama pemenuhan kebutuhan pangan diantara sesama negara-negara Melayu semata-mata karena pertimbangan komersial, dan bukan karena kesamaan pandangan yang dimiliki sebagai satu keluarga besar.

  1. Potensi dan Penguatan Ekonomi Orang Melayu

Masyarakat Melayu memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Kekuatan terbesar adalah sebagai bangsa serumpun yang tidak terikat oleh batas-batas geografis dan kultural dalam wilayah administratif tertentu. Rumpun melayu berhasil membangun suatu budaya yang bisa bertahan terutama di kawasan Asia Tenggara selama berabad-abad lamanya. Kawasan Melayu menjadi salah satu pusat perekonomian yang diperhitungkan dunia saat ini. Ini didukung oleh jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan letaknya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia.

Potensi diatas tidak termanfaatkan secara optimal. Ibarat sapu lidi yang lidinya bertaburan tak terikat, pemanfaatan potensi yang ada pun tidak dilakukan secara fokus dan efektif. Kejayaan kerajaan-kerajaan Melayu yang hampir menguasai perekonomian di hampir seluruh penjuru dunia menjadi cerita manis di masa lampau. Namun demikian, sudah saatnya masyarakat Melayu harus bangkit kembali seperti masa kejayaannya dahulu. Semua harus dilandasi dengan keinginan dan peningkatan kemampuan di segala bidang. Memang butuh waktu untuk mengejar ketertinggalan itu, namun bukan hal yang mustahil untuk dapat menggapainya.

Masyarakat Melayu memiliki potensi pasar yang besar di wilayahnya sendiri. Dengan jumlah penduduk Melayu mencapai lebih dari 400 juta jiwa akan menciptakan pasar yang luar biasa besar. Peluang inilah yang membuat negara-negara maju tergiur untuk menguasai pasar di kawasan ini. Masyarakat Melayu pun memiliki potensi pasar global di negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang berpenduduk mayoritas Islam. Kedekatan hubungan religius tersebut didasari sejarah masa lalu dimana masyarakat Melayu mengalami masa kejayaan saat Islam menjadi agama mayoritas. Bahkan Sultan Melayu Islam di Aceh seperti Sultan Iskandar Muda saat itu banyak menjalin hubungan dagang yang sangat baik dengan bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan Turki. Pembentukan pasar global muslim inilah yang perlu dijalin bagi negara-negara di kawasan Melayu guna mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar ke depan.

Letak kawasan melayu yang strategis di persilangan perdagangan dunia menjadikan wilayah ini sangat tepat sebagai pusat industri. Kemajuan negara Melayu seperti Singapura di wilayah itu belum diikuti dengan negara-negara lainnya di wilayah yang sama. Namun kemajuan Singapura lebih banyak ditopang dari penduduknya yang mayoritas etnis China sekalipun letak negaranya di kawasan melayu. Kekayaan bahan mineral dan tambang seperti minyak bumi dan gas di wilayah ini lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional asing, sehingga potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan bagi kaum Melayu menjadi tidak optimal. Potensi lain yang belum tergali secara optimal seperti sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan industri menjadi kekuatan lain wilayah ini untuk bisa bersaing dengan negara maju.

Penguatan ekonomi masyarakat Melayu dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi lokal di wilayah masing-masing. Pengembangan industri makanan halal (halal food) bagi masyarakat Melayu yang didominasi oleh umat Islam menjadi sangat strategis untuk kebutuhan pasar sendiri maupun pasar Asia dan Timur Tengah.  Hingga saat ini industri halal food belum banyak berkembang di wilayah ini, dan Aceh dapat menjadi alternatif pusat industri halal food tersebut dengan pertimbangan letak wilayah yang strategis, penerapan syariat Islam yang tegas di Aceh, dan ketersediaan infrastruktur serta sumber daya manusianya. Halal food yang diproduksi diharapkan mampu mengisi pasar ekspor ke negara-negara Islam di dunia. Untuk itu investasi di bidang halal food kiranya dapat segera diupayakan tidak hanya di Aceh, namun juga di wilayah lain di kawasan Melayu.

Faktor sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat Melayu. Asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat Melayu malas, kurang gigih dan tidak mampu bersaing, harus segera diperbaiki dengan mengubah paradigma dan cara berpikir ke depan. Pembangunan sumber daya manusia harus diprioritaskan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis dan tantangan global. Prinsip kemandirian dengan tidak banyak bergantung kepada bangsa lain di dunia dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri juga harus mulai dikembangkan. Produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat  Melayu perlu lebih diorientasikan untuk kepentingan ekspor, berdaya saing tinggi, kualitas yang baik namun dengan harga yang kompetitif. Perbaikan infrastruktur ekonomi dan kemudahan berinvestasi menjadi penunjang dalam memajukan ekonomi Melayu.

Keselarasan kebijakan ekonomi di antara negara-negara di kawasan Melayu perlu segera diwujudkan, baik dalam bentuk pemberian insentif, tarif ekspor, besaran subsidi dan sebagainya. Hal ini tentu tidak mudah untuk direalisasikan dalam waktu singkat, namun rasa kebersamaan dan kesatuan antara sesama rumpun Melayu akan memungkinkan hal itu dapat terwujud suatu saat kelak.

Suatu hal yang penting bagi masyarakat Melayu dalam untuk menguatkan sistem ekonominya adalah bagaimana aspek budaya dan tatanan nilai Melayu dapat ditransformasikan ke dalam sistem ekonomi dan manajemen bagi negara-negara Melayu sebagai etos kerja dan falsafah hidup rakyatnya. Keberhasilan Jepang yang memasukkan unsur budaya dalam sistem ekonomi menjadi potret yang pantas ditiru. Semua tentu berpulang pada para pemimpin di wilayah Melayu dalam merencanakan dan menerapkan sistem manajemen dan budaya Melayu dalam kebijakan ekonominya. Para pemimpin pemerintahan negara-negara Melayu diharapkan mempunyai kesatuan tekad untuk bekerjasama dalam memajukan ekonomi wilayah ini. Semua lapisan masyarakat pun harus bergerak dalam satu kesatuan untuk melahirkan kaum Melayu yang progresif, kaya dengan ilmu pengetahuan, bijak dalam bersikap, dan tegar serta tak gentar dalam menghadapi berbagai desakan dan ancaman globalisasi. Globalisasi yang tidak dapat dihindari ini harus mampu dihadapi dengan memperkuat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, tanpa mengorbankan budaya Melayu yang telah berakar dalam nurani masyarakat Melayu. Kejayaan Melayu zaman dahulu dapat menjadi trigger bagi generasi sekarang untuk bisa berbuat lebih baik lagi demi mengembalikan kejayaan tersebut.

Penguatan ekonomi masyarakat melayu tidak dapat dilepaskan dari penguatan kelembagaan penunjangnya. Kelembagaan pangan sebagai salah satu institusi yang memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat Melayu menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dalam sejarah perkembangan Melayu. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa stabilitas suatu negara dapat diukur dari kemampuan negara tersebut dalam menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, terjangkau dan tersebar merata di seluruh negeri. Ketersediaan pangan tersebut mampu memberikan kestabilan di segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Sejarah telah membuktikan bahwa ketimpangan pasokan pangan akan mengganggu stabilitas bangsa. Bahkan pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa di Kerajaan Aceh dan mengalami masa keemasannya, diketahui bahwa salah satu kunci keberhasilannya adalah menstabilkan pasokan pangan di wilayah kekuasaannya. Daerah-daerah taklukannya dimintai upeti berupa pangan. Kerajaan Melayu-Aceh masa itu memiliki lumbung pangan yang kuat, bahkan sebelum memperkuat kekuasaan dan melaksanakan ekspedisi, logistik pangan menjadi hal yang diprioritaskan. Sultan Iskandar Muda berhasil merumuskan politik pangan selama sekitar 30 tahun masa kekuasaannya.

Pada masa kolonialisme Jepang dan Belanda di Indonesia, perhatian terhadap ketersediaan pangan pun mendapat prioritas tinggi dengan dibentuknya lembaga pangan yang mampu menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat. Sejarah panjang pangan di Indonesia tidak terlepas dari peranan BULOG sebagai satu-satunya lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pangan, khususnya beras sebagai pangan pokok masyarakat Melayu pada umumnya. Sejarah pembentukan BULOG tersebut dapat dianalogikan dengan perkembangan ekonomi Melayu. Sebagai institusi Melayu dengan orang-orang Melayu didalamnya, BULOG mengemban tugas strategis dalam turut serta mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui penyediaan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin rawan pangan, pengelolaan cadangan beras Pemerintah (CBP) dan menjaga stabilitas harga beras melalui mekanisme Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tugas sosial yang mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana diemban BULOG merupakan karakteristik masyarakat Melayu sebagaimana yang diutarakan Selo Sumardjan diatas. Visi dan misi baru BULOG sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2009-2013 menunjukkan keberpihakan BULOG kepada masyarakat melayu pada umumnya di Indonesia. Dengan visi ”Pangan cukup, aman dan terjangkau bagi rakyat” serta misi ” Memenuhi kebutuhan pangan pokok rakyat”, telah menunjukkan eksistensi BULOG sebagai lembaga pangan nasional yang pro-rakyat dan sebagai salah satu agen ekonomi pemerintah dalam mewujudkan stabilitas nasional yang kuat.

 

  

DAFTAR PUSTAKA

Alexanderll, James. 2006. Malaysia Brunei & Singapore. New Holland: New Holland Publishers.

 

Barnar, Timothy P. 2004. Contesting Malayness: Malay identity across boundaries. Singapore: Singapore University press.

 

Chandra, Govind, Pande. 2005. India's Interaction with Southeast Asia: History of Science,Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. 1, Part 3. Munshiram Manoharlal.

 

Deka, Phani. 2007. The great Indian corridor in the east. Mittal Publications.

 

Emilio, Gerolamo, Gerini. 1974. Researches on Ptolemy's geography of eastern Asia (further India and Indo-Malay archipelago).Munshiram: Manoharlal Publishers.

 

https://teukuuzer.wordpress.com/2013/01/18/peradaban-melayu-penguatan-ekonomi-masyarakat-melayu-dalam-percaturan-ekonomi-global/

 

O. W. Wolters. 1999. History, culture, and region in Southeast Asian perspectives. Singapore: Cornell University Southeast Asia Program Publications.

 


[1]James Alexanderll, Malaysia Brunei & Singapore, (New Holland: New Holland Publishers, 2006), hlm.8.

[2] O. W. Wolters, History, culture, and region in Southeast Asian perspectives, (Singapore: Cornell University Southeast Asia Program Publications, 1999), hlm.33.

[3] Gerolamo Emilio Gerini, Researches on Ptolemy's geography of eastern Asia (further India and Indo-Malay archipelago), (Munshiram: Manoharlal Publishers, 1974), hlm.101.

[4] Phani Deka, The great Indian corridor in the east, (Mittal Publications, 2007), hlm.57.

[5] Govind Chandra Pande, India's Interaction with Southeast Asia: History of Science,Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. 1, Part 3, (Munshiram Manoharlal, 2005), hlm.266.

[6] Timothy P. Barnar, Contesting Malayness: Malay identity across boundaries, (Singapore: Singapore University press, 2004), hlm.4.